Perisaijurnalis.com, Pinrang – Tahun 2025 lalu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai di jalankan Pemerintah Pusat, program ini merupakan program unggulan Presiden.
Meski di ketahui begitu banyak gelombang protes kedua program tersebut disebabkan atas implementasi yang di duga buruk dan ugal ugalan.
Senada dengan begitu banyak sorotan publik, Apandi selaku pengurus KNPI sekaligus kepala Departemen Advokasi Masyarakat Rentan berinisiatif mendorong Dialog Multipihak agar semua sub sektor elemen masyarakat bisa bergabung dan berinteraksi dalam dialog multipihak yang digagasnya.
Selanjutnya, menurut Apandi hampir dua tahun Program ini berjalan keterlibatan masyarakat lokal terkhusus Masyarakat Pinrang sangat jarang di libatkan, terutama Petani, Nelayan, dan UMKM.
“Sementara dalam catatan kami di departemen Advokasi Masyarakat Rentan ada sekitar 47 dapur MBG yang telah aktif beroperasi, dalam satu dapur MBG membutuhkan beras 1-1,2 ton perminggu jika di akumulasi secara keseluruhan beras yang terserap di dapur MBG kurang lebih 47 sampai 50 ton perminggu begitupun dengan kebutuhan Protein setiap dapur MBG membutuhkan telur perminggu kurang lebih 150 Rak,” ungkapnya, Sabtu (4/7/2026).
“Jika di akumulasi dari 47 dapur MBG serapan telur di perkirakan kurang lebih 7000 rak, belum tahu tempe sayur mayur dan buah buahan,” tambahnya.
“Untuk KDMP kami di KNPI belum bisa presentase soal saya serap produk masyarakat lokal kita karena masih dalam tahapan pembagunan namun jika di lakukan pemetaan kemungkinan tidak jauh berbeda dengan daya serap MBG karena KDMP berbasis desa dan kelurahan,” Jelasnya.
Selanjutnya kata Apandi seandainya peluang tersebut di buka selebar lebarnya kepada masyarakat, tiap pagi dan sore kita akan melihat Pak Tani datang memikul berasnya ke dapur MBG begitu juga dengan nelayan, tukang sayur, tahun tempe petani buah buahan akan berbondong bondong datang memikul hasil Produksinya ke dapur MBG dan KOPDES sehingga masyarakat kita tak takut lagi hasil produksi mereka tak laku di pasaran.
“Namun sampai ini kita melihat masih terjadi monopoli oleh pengusaha besar dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG. Sehingga melalui dialog multi pihak bisa melahirkan gagasan yang sepakati bersama dan mendorong intervensi melalui aturan seperti perbup minimal surat edaran pemerintah yang mewajibkan kepada seluruh Dapur MBG dan KOPDES untuk menyerap hasil produksi masyarakat lokal Pinrang,” tutupnya. (DF)
