Perisaijurnalis.com, Enrekang – Fadil Adinata Mantan Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisariat Universitas Negeri Makassar (HPMM KOM.UNM) Kecam keras politisasi pendidikan di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, penunjukan PLH Dinas pendidikan dan terpilihnya sebagai ketua PGRI Kabupaten Enrekang berdampak buruk pada pendidikan Kabupaten Enrekang.
“Besarnya harapan masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap kemajuan daerah dari sektor pendidikan adalah sebuah hal yang pasti. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putra dan putri dari Bumi Massenrempulu yang melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi khususnya di UNM, meskipun banyak yang tidak berkecukupan secara finansial menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap pendidikan.” Ucapnya.
Lanjut Fadil, “Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Komisariat UNM yang memiliki cita-cita sejalan dengan masyarakat mengkritik penunjukan PLH Dinas pendidikan yang dianggap tidak kompeten untuk posisi tersebut.”
“Alih-alih sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah terkait kemajuan pendidikan, penunjukan PLH Dinas pendidikan dan pemilihan ketua PGRI baru-baru ini amat mengecewakan. Sebagaimana diketahui bahwa yang ditunjuk sebagai PLH Dinas pendidikan dan sekaligus terpilih sebagai ketua PGRI adalah Erik, S.Ip.,MM.” Ungkapnya.
“Bukannya menjadi harapan bagi perbaikan pendidikan di Kabupaten Enrekang untuk pembangunan daerah, pimpinan terpilih justru dianggap sebaliknya, ini akan berefek buruk bagi daerah karena terlalu dipolitisasi,” demikian kritik Fadil Adinata Mantan Ketua HPMM Komisariat UNM Keawak media, Selasa (24/06/2025).
“Kritikan ini bukan tanpa alasan, namun dengan mencermati berbagai isu dalam penunjukan dan pemilihan ini. Pertama, pemilihan figur tidak didasarkan pada aspek kompetensi dan rekam jejak mengingat erik tidak berasal dari latar belakang pendidik. Kedua, tidak sesuai harapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PGRI dimana kepemimpinan diharap berasal dari tenaga pendidik atau guru guna menjaga independensi PGRI.” Jelasnya.
Selanjutnya, “Adanya dugaan bahwa Erik tidak aktif sebelumnya di PGRI sampai pada kepemilikan KTA dengan rentang waktu dekat dari jadwal pemilihan ketua. Banyaknya figur yang pas, namun memilih Erik diduga sangat terpolitisasi dan politisasi dari sektor pendidikan sangat berefek negatif.” Katanya.
“Jika tujuan politik lebih diutamakan daripada kualitas pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya pendidikan dapat terabaikan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan. Kami tidak akan diam dan kami akan mengambil tindakan bila perlu.” Tegas Fadil Adinata. (MPJ)
