Perisaijurnalis.com, Pinrang – “24 September merupakan momentum Sakral dan hari kebangkitan Kaum Tani seluruh Indonesia. Ditanggal tersebut UU no 5 tahun 1960 Pokok Agraria(UUPA) di tetapkan sebagai dasar utama untuk meretas ketimpangan struktur Agraria dan pengganti Undang undang kolonialis, serta menjadi landasan hukum utama pertanahan di Indonesia yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional, mengintegrasikan hukum adat, serta menetapkan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa sebagai kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.” Ungkap Apandi Paserei. Rabu (24/9/2025).
“Tidak hanya itu,” Lanjut Apandi, “Momentum ini juga harusnya menjadi pengingat buat pemerintah agar setiap kebijakan yang mengarah ke pembangunan infrastruktur, mengedepankan asas partisipatif publik demi menjaga Swakelola Masyarakat Agraris.”
“Selanjutnya ketimpangan demi ketimpangan terus menerus harus di hadapi oleh kaum tani, diantaranya hilangnya kedaulatan atas benih, menjadikan petani harus mengeluarkan modal demi mendapatkan benih. Tidak diberikannya hak untuk menentukan harga atas hasil produksinya, perhari ini harga HPP di kisaran Rp.6500/kg, namun di lapangan kerapkali mendapatkan potongan harga bahkan timbangan yang di pastikan akan merugikan kaum tani.” Tambahnya.
“Selain dari itu, Pemerintah tidak pernah menginisiasi untuk mendorong pengurangan penggunaan bahan kimia dan pestisida, yang di ketahui akan membuat unsur hara tanah mengalami kerusakan membuat hasil produksi pertanian mengalami penurunan tiap tahunnya.” Tegasnya.
“Data jumlah petani gurem secara nasional terus mengalami peningkatan menjadi 17.248.181 orang. Di tingkat provinsi, jumlah petani gurem di Sulawesi Selatan pada 2023 mencapai 426.742 orang, data tersebut menjadi potret dasar kehidupan kaum tani sangat terpuruk, dikarenakan tidak adanya kepastian peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan hak atas tanah.” Jelasnya.
“Kedepan kaum tani juga akan mengalami ancaman yang sangat serius, ancaman tersebut berasal dari krisis iklim. Massifnya Industri Ekstraktif Pertambangan dan Deforestasi menjadi penyebab rentan terjadinya banjir dan musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga di peringatan hari tani di tahun ini, pemerintah harus serius memberikan jaminan kepastian harga dan jaminan kepastian lahan agar tidak tergerus oleh pembangunan serta menjaga kelestarian ekologi sebagai kawasan penyanggah demi terjaminnya persedian air bagi lahan pertanian.
Selamat Hari Tani Nasional,
No Land No life.” Tutup Apandi. (MPJ)
