Perisaijurnalis.com, Enrekang – Pengurus Besar Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) menggelar dialog publik dengan mengangkat tema apa kabar status P3K di Kabupaten Enrekang? yang di hadiri pemuda mahasiswa dan sejumlah tenaga P3K di Cafe Ebo, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (15/07/2025).
Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan dialog publik, Andri Tenri Liwang Wakil Bupati Enrekang, Ikrar Eran Batu Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Sucipto Kordinator P3K Kabupaten Enrekang dan Juliadi pengurus besar PERKARA selaku moderator.
Yudha selaku ketua panitia menyampaikan bahwa, kegiatan dialog publik terkait status P3K yang belum jelas memang persoalan yang sangat krusial untuk dikawal dan perlu menjadi bahan diskusi agar bisa diketahui akar persoalan yang sebenarnya.
Dalam dialog ini, banyak hal yang tentu menjadi perhatian untuk disikapi selanjutnya seperti lambannya hasil audit SK fiktif oleh inspektorat yang menjadi alasan dari pemkab untuk belum menandatangani perpanjangan SK P3K angkatan 2023 sesuai janji Bupati Enrekang saat aliansi P3K unjuk rasa bulan lalu.
“Kami berharap kepada Kepala inspektorat Enrekang agar secepatnya mengumumkan hasil audit SK fiktif yang sudah berbulan-bulan lamanya dilakukan agar tidak memunculkan stigma bobroknya tim audit, agar tidak ada lagi alasan Bupati Enrekang untuk tidak menandatangani SK perpanjangan P3K angkatan 2023 sesuai janji beliau,” ujarnya keawak media, Rabu (16/07/2025).
Padahal, pernyataan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang dalam sesi dialog publik sudah dia jelaskan bahwa hasil kordinasi kedua lembaga telah menyepakati untuk perpanjangan tapi lagi dan lagi menunggu hasil audit dari inspektorat terkait SK fiktif yang belum di tuntaskan.
Sehingga LSM PERKARA secara internal tentu tidak akan tinggal diam melihat kinerja inspektorat yang dianggap tidak becus dan akan melakukan aksi unjuk rasa jika tidak secepatnya di umumkan terkait hasil auditor SK fiktif P3K yang jelas mengorbankan P3K lainnya.
“Kami sangat prihatin terhadap P3K dari sisi kemanusiaannya terkait dengan statusnya yang tidak jelas, upah 2 bulan belum terbayarkan, pengabdiannya dari masa kontrak yang berakhir Februari tetap mereka bekerja tanpa upah sampai saat ini dan bahkan sudah banyak tenaga P3K yang harus mengutang untuk keberlangsungan hidup dan operasional mereka bekerja,“ ucap ketua panitia dialog publik.
Sementara Juliadi moderator kegiatan menambahkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Enrekang harus patuh pada sisi kemanusiaan tenaga P3K dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakannya agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila alinea kedua.
“Saya berharap Bupati Enrekang harus mengambil tindakan preventif atas nama kemanusiaan yang dialami oleh tenaga P3K, apa lagi yang hanya bergantungan hidup melalui upah sebagai tenaga P3K. Semoga pak Bupati terketuk hatinya dan jangan dzolimi mereka, apa lagi menjadikan mereka korban politik,“ harapnya. (MPJ)
