Perisaijurnalis.com, Enrekang – Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Enrekang Utara (GEMA ERUT) gelar aksi unjuk rasa terkait 100 hari kerja Bupati Enrekang yang dinilai lamban serta kebijakan yang belum jelas sesuai visi misi sejauh ini, aksi ini dilakukan di depan kantor Bupati Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (26/06/2025).
Puluhan massa aksi ini sempat melakukan blokade jalan dan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bupati Enrekang dan Wakil Bupati Enrekang karena tidak berada di kantor Bupati, dengan alasan keduanya kunjungan keluar daerah.
Indra Wijaya selaku jendral lapangan dalam orasinya menyampaikan, bahwa aksi ini merupakan respons atas lambannya kinerja pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah Enrekang Utara.
Dalam aksi tersebut, GEMA ERUT membawa dua tuntutan utama yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan, diantaranya, mendesak perbaikan infrastruktur ruas jalan Malauwwe – Tallu Bamba yang kondisinya sudah lama rusak parah, namun belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan juga menuntut transparansi mekanisme jaminan gagal panen yang seharusnya menjadi pelindung bagi petani justru dinilai tidak jelas implementasinya.
“Kami sangat berharap program gagal panen bisa di realisasikan nantinya Bupati Enrekang, dan bukan hanya janji populis saja saat momen kampanye, apalagi masyarakat Enrekang mayoritas petani dan program ini sangat efektif jika dijalankan di Kabupaten Enrekang dengan kondisi cuaca ekstrem dan serangan hama yang kerap terjadi yang membuat petani mengalami kerugian besar tanpa jaminan.” Ucapnya.
“Sangat disayangkan, sikap Bupati Enrekang dan wakil Bupati Enrekang yang tidak bersedia menemui massa aksi untuk berdialog langsung, dengan alasan keduanya secara bersamaan keluar kota dan keluar daerah.” Ungkapnya.
“Kami datang dengan itikad baik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun sangat disayangkan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang justru memilih untuk menghindar dan tidak berani berdiskusi, terutama terkait isu gagal panen yang sangat krusial bagi petani.” Ujarnya.
“Tak cuma itu, 100 hari pertama pemerintahan ini belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang tidak sejalan dengan tagline Enrekang Sejahtera. Aksi ini menjadi bentuk peringatan bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan kelambanan kinerja birokrasi.” Tegasnya.
“Kami juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada pihak perwakilan kantor Bupati dan meminta agar pemerintah segera membuka ruang dialog terbuka dan menindaklanjuti dua poin tuntutan tersebut secara serius dan juga dengan tegas bahwa aksi ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawalan lebih luas terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tutur Indra nama sapaannya. (MPJ)
