Perisaijurnalis.com, Aceh – Analis intelijen dan pengamat kebangsaan, Kolonel TNI (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyebut Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun tidak dinikmati oleh rakyat, melainkan hanya oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan kroni-kroninya.
Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa dalam perbincangan di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn. Sri Radjasa yang pernah lama bertugas di Aceh itu menilai tata kelola pemerintahan Aceh di bawah Mualem telah gagal mengangkat rakyat dari kemiskinan.
“Bagaimana mungkin anggaran begitu besar digelontorkan, tetapi masyarakat Aceh masih hidup dalam kemiskinan? Yang menikmati justru pejabat dan kelompok tertentu,” ujar Sri Radjasa pada (18/11/2026).
Menurut Sri Radjasa, persoalan Aceh saat ini bukan semata-mata menyangkut pembagian keuntungan sumber daya alam. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni kemiskinan struktural, buruknya tata kelola pemerintahan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap elite daerah maupun pemerintah pusat.
“Persoalan Aceh bukan cuma bagi hasil gas. Ini soal kemiskinan struktural, soal tata kelola yang buruk, dan soal rakyat yang sudah tidak percaya lagi pada elite,” katanya.
Kritik Tata Kelola Mualem
Sri Radjasa mengkritik tajam tata kelola pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf. Ia menuding adanya dominasi kelompok dekat penguasa dalam pengelolaan proyek APBD, penempatan pejabat, hingga pengelolaan sektor ekonomi daerah.
Ia juga mempertanyakan absennya gubernur dari Aceh dalam situasi gejolak masyarakat, termasuk pelantikan Sekda yang disebutnya dilakukan di Medan.
Kondisi tersebut, menurutnya, semakin memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat.
Proyek diatur kelompok dekat penguasa, pejabat diatur kelompok dekat penguasa, ekonomi diatur kelompok dekat penguasa. Rakyat hanya jadi penonton,” ujar Sri Radjasa. (DF)
