Perisaijurnalis.com, Pinrang – Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Amrur Demang mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan melakukan pembenahan serius, hal ini diungkapkannya kepada awak media, Kamis (5/11/2026).
“Kami menilai Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang harus segera melakukan pembenahan serius terhadap dua persoalan yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat, yaitu kepadatan lalu lintas di Jalan Poros Polman–Parepare yang melintasi kawasan Kota Pinrang dan pengelolaan pendapatan dari sektor parkir,” ucapnya.
Dia juga mengatakan bahwa kepadatan kendaraan di jalur Poros Polman-Parepare, khususnya yang melintasi kawasan Kota Pinrang, tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan biasa. Tingginya aktivitas kendaraan, termasuk kendaraan besar, berpotensi memperparah kemacetan dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan masyarakat.
“Kami mendesak Dishub Kabupaten Pinrang untuk segera melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas secara serius. Salah satu langkah yang perlu dikaji adalah pengaturan rute kendaraan besar melalui jalur alternatif yang layak, termasuk pembatasan waktu operasional kendaraan besar pada jam-jam tertentu,” jelasnya.
Lanjut Amrur Demang, “Kami tidak meminta kebijakan asal-asalan, tetapi langkah nyata berdasarkan kajian dan kondisi lapangan. Jangan sampai Dishub baru bergerak setelah persoalan kemacetan semakin parah. Selain persoalan lalu lintas, pengelolaan pendapatan dari sektor parkir juga harus menjadi perhatian serius.”
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2025, terdapat persoalan dalam pengelolaan jasa parkir. BPK menemukan adanya pemungutan Retribusi Parkir Khusus yang seharusnya dikategorikan sebagai PBJT Jasa Parkir, serta penetapan tarif yang tidak mengacu pada ketentuan dan tidak didukung dokumen yang memadai. BPK juga menyebut bahwa Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan belum optimal dalam melaksanakan pendataan serta penetapan jasa parkir,” tambahnya.
Amrur Demang juga mempertanyakan: berapa sebenarnya potensi pendapatan parkir di Kabupaten Pinrang, apakah seluruh potensinya telah terdata, dan sejauh mana temuan BPK telah ditindaklanjuti.?
“BPK telah merekomendasikan agar dilakukan koordinasi dengan Bapenda terkait pemungutan PBJT Jasa Parkir dan penyesuaian sesuai ketentuan Perda PDRD. Rekomendasi tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen. Harus ada tindakan nyata dan pembenahan yang terukur,” katanya.
Amrur Demang secara tegas mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang untuk melakukan beberapa hal, yaitu:
1. melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas di Jalan Poros Polman-Parepare yang melintasi Kota Pinrang.
2. Mengkaji pengaturan rute dan waktu operasional kendaraan besar untuk mengurangi kepadatan.
3. Melakukan pendataan dan pembenahan pengelolaan seluruh potensi parkir.
4. Memastikan pengelolaan pendapatan parkir berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius dan terbuka kepada publik.
“Kepadatan lalu lintas menyangkut keselamatan masyarakat. Pengelolaan parkir menyangkut akuntabilitas dan Pendapatan Asli Daerah,” tutup Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Duampanua Amrur Demang. (DF)
