Perisaijurnalis.com, Pinrang – Sejak bulan Maret BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa fenomena El Nino dengan intensitas kuat telah aktif di Indonesia, memicu musim kemarau yang lebih kering dan Panjang dari bulan Juli hingga bulan September tahun 2026.
Sebanyak 72,8 persen wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kering termasuk Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kabupaten Pinrang saat melakukan rapat kordinasi dengan kementrian pertanian 20 April yang lalu, Pemkab memastikan akan memperkuat mitigasi fenomena El Nino. Bupati Pinrang menegaskan kesiapan pemkab Pinrang untuk memberikan dukungan penuh dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada demi menjaga keberlangsungan sektor pertanian, khususnya bagi petani.
Senada dengan itu Apandi yang juga kepala departemen advokasi masyarakat rentan (KNPI Pinrang) menegaskan, langkah Pemkab Pinrang sangat lambat dan seperti pemadam kebakaran, jauh dari prinsip Mitigasi, sebab perhari ini petani, hampir tiap Kecamatan di Kabupaten Pinrang teriak soal minimnya pasokan air bagi lahan pertanian, ribuan hektar lahan pertanian terancam gagal panen.
“Dalam catatan kepala departemen advokasi masyarakat rentan KNPI Pinrang, ada sekitar 460 hektar lahan pertanian dipastikan gagal panen di Kecamatan Duampanua yang tersebar di berbagai Desa, diantaranya: Desa Bungi seluas 315 hektar, Desa Buttusawe 121 hektar, Desa Barugae 5,84 hektar dan Kelurahan Data. 28,46 hektar,” ungkap Apandi. Kamis (23/7/2026).
“Selanjutnya, dalam hasil pemetaan di Kecamatan Lembang kami mencatat sekitar 466,24 hektar yang di pastikan gagal panen yang terbagi di dua wilayah yakni Desa Sabbang Paru seluas 130 hektar dan Kelurahan Tadokkong 336,24 hektar, data sementara yang kami kumpulkan dan dipastikan masih akan bertambah,” jelasnya.
“Kami tidak hanya melakukan pemetaan lahan pertanian tapi juga menghitung potensi kerugian petani yang mencapai diangka Rp 7,4 milyar dari jumlah luas lahan yang gagal panen,“ tambah Apandi.
Selanjutnya Apandi sangat menyayangkan langkah Pemkab Pinrang yang sangat lambat dalam melakukan mitigasi fenomena El Nino, berdasarkan data sensus Pertanian tahun 2023 Pinrang memiliki petani gurem sebanyak 14.826 (petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar) sehingga mereka harus menjadi buruh tania tau petani penggarap demi menambah pundi pundi penghasilan, akan tetapi atas adanya fenomena El Nino merekalah yang merasakan kerugian yang sangat akut atas dampak fenomena El Nino.
“Kami di Departemen Advokasi masyarakat rentan akan menyurat secara resmi ke DPRD Kabupaten Pinrang mendorong RDP dan mempertanyakan secara lugas langkah Pemkab Pinrang dalam penanggulangan kerugian Petani,” tutupnya Apandi. (DF)
