Perisaijurnalis.com, Pinrang – Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang menggelar RDP dengan Perumda Karya dan beberapa OPD terkait, Kamis, (9/12025), Pkl.09.00 wita, bertempat di ruang rapat paripurna.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pinrang, Amri Manangkasi, SH (Fraksi Golkar) didampingi Sekretaris Komisi II, P.Baharuddin Pasi (legislator Partai Demokrat) dan beberapa Anggota Komisi II lainnya yakni, Samsul Bahar, SH.,MH (Ketua Fraksi FAP), H. Chaeiril Anwar Abdullah (Fraksi Nasdem), Hj. Ratna Arifin (Fraksi Gerindra) dan H. Abbas (Fraksi PKB). Turut hadir, Direksi Perumda Karya Pinrang, Dinas Pertanian, Dispaspor, Bappelitbanda, BPKPD, Dinas Perindag, Bank BPD Sulselbar, Kabag Hukum Setda Pinrang dan Kabag Ekonomi Setda Pinrang.
Dalam kata pengantarnya, Ketua Komisi II, Amri manangkasi menjelaskan, rapat dengar pendapat (RDP) ini digelar menindaklanjuti permintaan dari Perumda Karya Kabupaten Pinrang.
Lanjut Amri Manangkasi, “membahas Perumda Karya ini, kita harus satu konsep yang sama bahwa Perumda Karya ini adalah milik kita bersama, milik Kabupaten Pinrang. jadi, apapun masalahnya pasti berdampak bagi daerah kita. Oleh karena itu, jika Perusahaan Daerah ini bermasalah harus dicarikan solusi bersama, bagaimana jalan keluarnya. Perumda Karya ini harus kita upayakan bersama supaya bisa menjadi perusahaan daerah yang dapat kita banggakan, dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pinrang.
Tidak bisa dipungkiri, sambung Amri Manangkasi, bahwa OPD-OPD kita yang selama ini mengelola PAD masih terdapat beberapa kebocoran sehingga penghasilan untuk PAD sampai sekarang belum seperti yang kita harapkan. Demikian pula dengan Perumda Karya, walaupun berjalan beberapa tahun tapi sampai sekarang belum bisa memberikan kontribusi deviden bagi PAD kita. Kalau demikian, berarti ada masalah yang harus dicarikan solusi bersama”, terang Amri Manangkasi.
Sementara itu, menurut Direktur Perumda Karya Pinrang, Johamran, “dasar berfikir kami, meminta RDP dengan DPRD dan beberapa instansi terkait, semata-mata bagaimana bisa mensinergikan kepentingan kita bersama, bagaimana supaya ada peningkatan PAD di Kabupaten Pinrang.
Selama menjabat Direksi Perumda Karya, sambung Johamran, kami sudah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan kinerja Perumda ini. Cuma memang kami belum bisa optimalkan karena ada beberapa kendala terutama persoalan permodalan.
Lanjut Johamran, kami disini sudah menyiapkan rencana bisnis kami ke depannya. Kalau Pemerintah Daerah, sebagai pemilik perusahaan memberikan kami nantinya penyertaan modal, kami akan lakukan secara maksimal.
Ada beberapa Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah kami lakukan, kata Johamran yaitu, KAD dengan Pemerintah Kota Samarinda, Kota Kendari, Balikpapan, Tanah Toraja, dan Sidrap. Itu semua terkait dengan logistic, beras dan hasil bumi lainnya. Cuma belum maksimal karena kami belum memiliki mekanisme permodalan sehingga untuk sementara kami hanya sebagai perantara saja. Kami juga salah satu vendor di BLG Suppa, salah satu perusahaan rumput laut terbesar di dunia, itu atas inisiasi Pemerintah Daerah, kami difasilitasi menjadi salah satu vendor di BLG.
Dan kemarin, sambung Johamran, ada kunjungan dari Anggota DPRD Kabupaten Nunukan di Kabupaten Pinrang, dalam rangka penjajakan rumput laut dan itu potensinya sangat besar, mereka menawarkan 400 ton rumput laut per minggu. Jadi, kalau kita kalkulasi, potensi kita itu bisa sampai Sembilan milliar per tahun. Dan saya sudah konfirmasi ke Nunukan, dan ternyata, yang datang kemarin itu adalah salah satu pengusaha rumput laut terbesar di Nunukan.
Alhamdulillah, kata Johamran, bulan depan mereka berencana mengundang kita, Komisi II dan unsur Pemerintah Daerah untuk hadir di Nunukan untuk tandatangan MoU”, terang Direktur Perumda Karya, Johamran.
Menanggapi penjelasan Direktur Perumda Karya, Ketua Komisi II, Amri Manangkasi mengungkapkan, masalah terbesar Perumda Karya memang adalah mekanisme permodalannya, sehingga seharusnya Pemerintah Daerah membantu hal tersebut agar Perumda ini betul-betul bisa berjalan maksimal sebagaimana diharapkan ke depannya.
Hal senada diungkapkan salah satu Anggota Komisi II, Samsul Bahar, menurutnya, rapat ini harus bisa memberikan solusi kepada Perumda Karya. Kalau tidak ada solusi, rapat ini hanya buang waktu saja.
Lain halnya yang disampaikan P.Baharuddin Pasi, legislator Partai Demokrat, menurutnya, untuk meningkatkan PAD harus ada transparansi dari OPD, kalau tidak ada tranparansi, PAD akan begini-begini terus, tidak ada peningkatan yang signifikan. (MPJ).
